AKREDITASI SEKOLAH MADRASAH

• MATERI 01 KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
• Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah. Tujuan Pelatihan
• RASIONAL Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. (UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5 ayat 1) Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar. (PP 19/2005 psl 91) Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan (PP 19/2005 psl 81)
• DASAR HUKUM
  • 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Pasal 60 ) .
  • 2. P P No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Pasal 86 dan 87).
  • 3. Per m en diknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.
  • S K . Men diknas No.064/P/2006 tentang A nggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 421/Kep.289.Disdik/2007 tentang BAP-S/M.
• Pengertian Akreditasi
  • Akreditasi d ilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan . [ Pasal 60 ayat ( 1 ) ]
  • Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
  • [Pasal 60 ayat ( 2 ) ]
  UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS
• Akreditasi S/M B erdasarkan PP No. 19/2005 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [ Pasal 1 ayat 21 ] Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. [ Pasal 86 ay at 1 ] Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [ Pasal 86 ayat 3 ]
• Akreditasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Permen No.29/2005
  • Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan .
  • [ Pasal 1 ayat 5 ]
  • Untuk melaksanakan a kreditasi sekolah/ madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M [ Pasal 2 ayat 1 ]
• • Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
  • Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
  • Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
  • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  • Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
  Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan  
• • Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
  • Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
  • Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.
• • Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M.
  • Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
  • Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program S/M.
  Manfaat Akreditasi S/M
• • 4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
  • 5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy . belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
  • 6. Membantu S/M dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
  Manfaat Akreditasi S/M
• • Akuntabilitas , yaitu sebagai bentuk pertanggung - jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
  • Pengetahuan , yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
  • Pembinaan dan pengembangan , yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.
  Fungsi Akreditasi S/M
• • Objektif
  • Akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M .
  • Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera - daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
  Prinsip Akreditasi S /M
• •   2. Komprehensif
  • Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menye lu ruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut.
  • 3. Adil
  • Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
  Prinsip Akreditasi S /M
• •   4. Transparan
  • Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
  • Akuntabel
  • Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
  Prinsip Akreditasi S /M
• KOMPONEN AKREDITASI
  • Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam Standar Nasional Pendidikan
  • Standar Isi , [ Permen 2 2 /200 6]
  • Standar Proses, [ Permen 41 /200 7]
  • Standar Kompetensi Lulusan, [ Permen 2 3 /200 6]
  • Standar Pendidik d an Tenaga Kependidikan , [ Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16 /200 7 Ttg Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm]
  • Standar Sarana Dan Prasarana [ Permen 2 4 /200 7]
  • Standar Pengelolaan, [ Permen 19 /200 7]
  • Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
  • Standar Penilaian Pendidikan. [ Permen 2 0 /200 7]
• • BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional .
  • [Permen No.29/2005 , Pasal 1]
  Sifat dan Kedudukan BAN-S/M
  • BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas.
  • [Permen No.29/2005 , Pasal 2 ]
• Tugas BAN-S/M
  • merumuskan kebijakan operasional,
  • melakukan sosialisasi kebijakan,
  • melaksanakan akreditasi S/M. [Permen 29/2005 , pasal 7].
• Fungsi BAN-S/M
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:
  • merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/M
  • m erumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M
  • untuk diusulkan kepada Menteri;
  • melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi S/M ;
  • melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M ;
  • m emberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
  • m engumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional;
  • m elaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri ;
  • m elaksanakan ketatausahaan BAN-S/M .
  • [Permen No.29/2005 , Pasal 7 ayat (2)].
• • Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur
  • [PP No. 19/2005, Pasal 87]
  • BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1]
  • Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M. [Permen No. 29/2005, Pasal 7)
  Badan Akreditasi Provinsi S/M (BAP-S/M)
• PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS
  • PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung.
  • PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
  • Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud.
• PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
  • ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
  • Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.
  • Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92.
  • Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60, Permen 29/2005 psl 1  AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 psl 86 dan 87.
  • Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan : Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi, Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)
• PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN
  • Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdas-men menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49)
  • Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi kinerja masing-masing. (PP19/2005 psl 65).
  • Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP. (PP 19/2005 psl 91)
• SNP Pemenuhan SNP PHB PEM & Evaluasi Eksternal Akreditasi
• PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU
  • BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  • PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)
• STRUKTUR HUBUNGAN KERJA AKREDITASI S/M MENAG DITJEN PENDAIS KANWIL DEPAG KANDEP MADRASAH MENDIKNAS GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA DITJEN MANDIKDASMEN DITJEN PMPTK BAN-S/M BSNP BALITBANG DISDIK PROV DISDIK KAB/KOT SEKOLAH BAP-S/M Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA LPMP Asesor
• Dis Prov/ Kanwil Depag Diskab/ Kadepag BAN-BAP-S/M (HSL AKRED) LPMP BSNP Sekolah/ Madrasah Laporan dan rekomendasi TL Penjaminan Mutu Konsultasi Unit-unit Pusat KOORDINASI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI S/M ANTAR LEMBAGA TERKAIT
• Hubungan Kerja BAN-S/M dengan BSNP
  • Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi S/M setelah memperhatikan pertimbangan dari BSNP
  • [ Permen No. 29/2005 , pasal 7 ayat ( 3) ]
  • BAN-S/M meng embangkan instrumen akreditasi yang komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
• Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
  • BAP-S/M m elak ukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsu r :
  • 1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kot a .
  • 2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota .
  • 3. LPMP dan
  • 4. Dewan Pendidikan Provinsi .
  • BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada:
  • 1. S/M.
  • 2. BAN-S/M.
  • 3. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag.
  • 4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kan d epag
  • Kab/Kota, dan
  • 5. LPMP
• • BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada :
  • Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan pertanggungan-jawab BAN S/M.
  • Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan kebijakan.
  • Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan kebijakan.
  • BSNP sebagai masukan
  Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (lanjutan)
• 1.   Kejujuran 2.   Independensi 3.   Profesionalisme 4.   Keadilan 5.   Kesejajaran 6.   Keterbukaan 7.  Akuntabilitas 8.   Bertanggung jawab 9.   Bebas intimidasi 10. Menjaga kerahasiaan 11. Keunggulan mutu 11 Norma Pelaksanaan Akreditasi
• Penutup
  • Hasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada publik.
  • Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang dicapai akan lebih baik.
  • Peran akreditasi juga terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai stake-holder secara berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting. 32. PenutupHasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada publik. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang dicapai akan lebih baik. Peran akreditasi juga terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai stake-holder secara berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting.  Mau lihat hasil Akreditasi Sekolah Anda  Silahkan klik ini ... http://ban-sm.or.id/akreditasi/filter